Semarang - Ratusan orang dari puluhan elemen masyarakat, mahasiswa, dan buruh di Kota Semarang, Rabu (9/12) turun ke jalan menuntut pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tegas dalam menegakkan hukum, terutama kasus tindak pidana korupsi.
Peserta aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan serta kritikan terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai tidak serius dalam menangani setiap kasus korupsi. Sejumlah perwakilan dari peserta aksi juga bergantian berorasi di atas mobil bak terbuka yang telah dipasang pengeras suara.
Saat menggelar aksi di kantor Kejati Jawa Tengah, para peserta aksi menyerahkan langsung ”pedang antikorupsi” yang terbuat dari kertas karton kepada Wakil Kepala Kejati Jawa Tengah Donny Kadnezar.
Usai menerima, Wakajati mengatakan pihaknya berjanji akan memberantas korupsi tanpa tebang pilih, termasuk kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Kepala Bagian Humas aksi tersebut, Eko Haryanto mengatakan peringatan Hari Antikorupsi tahun 2009 ini diliputi duka karena Indonesia termasuk dalam daftar ”pasien” penderita penyakit korupsi tingkat mengkhawatirkan. "Kinerja pemerintah, penegak hukum serta lembaga peradilan negara belum seperti yang diharapkan," katanya.
Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang menerangkan bagaimana upaya perlawanan dan kondisi terakhir pihak yang antikorupsi terhadap kasus korupsi, seperti kasus "Cicak dan Buaya", kriminalisasi Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) serta skandal Bank Century yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Untuk itu, lanjut Eko, kami menuntut agar mafia peradilan dan makelar kasus (markus) dihapuskan serta mereformasi total semua lembaga penegak hukum dan peradilan yang berwenang terhadap kasus korupsi.
Sumber : jurnalnasional.com
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar